Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGA

KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA


BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal 1

Anggota KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA adalah seluruh Alumni SKM, SPMS, SKS-III,  SKIPN, SPMBS dan  SMKPBS yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

  1. Pihak yang bersangkutan mengemukakan keinginannya secara tertulis kepada KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA di tempat yang bersangkutan berdomisili.
  2. Pejabat yang mengesahkan seseorang menjadi Anggota KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA adalah Ketua Umum KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA atas usulan Ketua Dewan Pimpinan Daerah.
  3. Kepada setiap anggota KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA diberikan Kartu Tanda Anggota KORPS ALUMNI oleh Dewan Pimpinan Pusat yang pelaksanaannya dapat juga didelegasikan kepada Dewan Pimpinan Daerah yang bersangkutan.
  4. Pendaftaran dan penerimaan anggota KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA yang berada di luar negeri dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat yang pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Koordinator Wilayah di negara yang bersangkutan.
  5. Para Anggota KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA di luar negeri dikoordinir oleh Dewan Pimpinan Pusat KORPS ALUMNI melalui koordinator perwakilan sesuai kebutuhan.

Pasal 2


  1. Dewan Pimpinan Pusat dapat menolak seseorang yang mengajukan permintaan menjadi anggota KORPS ALUMNI dengan mengingat pertimbangan yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Daerah, disertai dengan alasan-alasan penolakan tersebut untuk kemudian Dewan Pimpinan Pusat memberitahukan kepada Dewan Pembina.
  2. Dewan Pembina setelah mempelajari alasan-alasan penolakan dapat menyetujui atau membatalkan penolakan Dewan Pimpinan Pusat. Dalam hal Dewan Pembina membatalkan penolakan, maka Dewan Pimpinan Pusat diwajibkan memproses permintaan menjadi anggota tersebut.

Pasal 3


Ketentuan pelaksanaan penerimaan keanggotaan ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA.

BAB II

PERSYARATAN MENJADI PENGURUS

Pasal 4


  1. Setiap anggota KORPS ALUMNI berhak mendapat perlakuan yang sama dari KORPS ALUMNI.
  2. Untuk dapat dipilih dan diangkat menduduki suatu jabatan dalam KORPS ALUMNI, anggota KORPS ALUMNI harus telah membuktikan kesetiaan, kemampuan, aktifitas, disiplin dan dharma baktinya kepada KORPS ALUMNI  serta memenuhi ketentuan sebagai berikut :
    • Untuk dapat dipilih dan ditetapkan sebagai Pengurus Dewan Pimpinan Daerah harus telah menjadi anggota KORPS ALUMNI sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus. Penyimpangan dari ketentuan ini karena suatu pertimbangan tertentu, maka yang bersangkutan harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pembina.
    • Untuk dapat dipilih dan ditetapkan menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat, yang bersangkutan harus sudah menjadi anggota KORPS ALUMNI sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun terus menerus, yang bersangkutan tidak tercela, menunjukkan dharma bakti dan jasanya kepada KORPS ALUMNI. Penyimpangan terhadap masa keanggotaan karena suatu pertimbangan yang wajar, maka yang bersangkutan harus mendapat persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari Dewan Pembina.
    • Anggota Korps Alumni yang  telah  dipilih menjadi pengurus Dewan Pimpinan Pusat tidak dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengurus Pimpinan Daerah.
  3. Ketentuan dalam ayat 2 pasal ini tidak berlaku bagi kepengurusan saat KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA ini didirikan.

BAB III

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 5


  1. Keanggotaan KORPS ALUMNI berakhir karena :
    1. Permintaan sendiri,
    2. Kehilangan kewarganegaraan Indonesia,
    3. Meninggal dunia,
    4. Dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dan
    5. Diberhentikan.
    6. Pemberhentian Anggota dilakukan atas dasar :
    7. Ingkar terhadap asas, Fungsi dan Tujuan KORPS ALUMNI.
    8. Melanggar kewajiban dan disiplin KORPS ALUMNI.
    9. Melakukan perbuatan yang merugikan dan atau merusak nama baik KORPS ALUMNI.

Pasal 6


Tata cara melakukan pemberhentian :

  1. Anggota yang diduga melakukan perbuatan yang dikenai sanksi pemberhentian diberi peringatan tertulis oleh Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut untuk memperbaikinya.
  2. Apabila dengan peringatan tersebut ternyata anggota yang bersangkutan tidak memperbaiki diri maka Dewan Pimpinan Daerah atau Dewan Pimpinan Pusat mengenakan sanksi pemberhentian.
  3. Keputusan pemberhentian sebagai anggota ditandatangani oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN

Pasal 7


  1. KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA secara bertingkat tersusun sebagai berikut :
    • DEWAN PEMBINA,
    • DEWAN PENASIHAT,
    • DEWAN PIMPINAN PUSAT,
    • DEWAN PIMPINAN DAERAH
  2. Anggota Dewan Pembina, Dewan PenasIhat dan Dewan Pimpinan Pusat beserta perangkatnya merupakan DEWAN PIMPINAN PENGURUS.
  3. Dewan Pimpinan Pusat terdiri dari Ketua Umum, para Ketua, Sekretaris Jendral, Wakil Sekretaris Jendral, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum.

Pasal 8

DEWAN PEMBINA


  1. Dewan Pembina berkewajiban mengambil alih penyelesaian masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Penasihat.
  2. Dewan Pembina berwenang memberikan penilaian atas kinerja Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah, baik dibidang Organisasi, kegiatan sosial dan keuangan.
  3. Dewan Pembina berwenang menyatakan Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya disertai alasan-alasannya.
  4. Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah melalui Ketua Umum dan atau Ketua berhak mengajukan keberatan atas keputusan Dewan Pembina selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan Dewan Pembina ditetapkan. Dalam hal Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah mengajukan keberatan. Dewan pembina bersama-sama dengan Dewan  Penasihat mengadakan rapat secara tertutup untuk menerima atau menolak keberatan Dewan Pimpinan Pusat.
  5. Keputusan bersama Dewan Pembina dan Dewan Penasihat merupakan keputusan yang final dan mengikat.
  6. Dalam hal keputusan bersama tersebut menolak keberatan Dewan Pimpinan Pusat, maka dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari terhitung sejak keputusan bersama ditetapkan, Dewan Pembina dan Dewan Penasehat secara bersama-sama membentuk kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah yang baru.
  7. Dewan Pembina berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan kepada Dewan Pimpinan  Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah dalam menjalankan tugasnya secara tertulis.

Pasal 9

DEWAN PENASIHAT


  1. Dewan Penasihat berkewajiban memberikan arahan dan nasihat kepada Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah dalam menjalankan tugasnya dan berwenang memberikan penilaian terhadap Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah untuk disampaikan kepada Dewan Pembina.
  2. Dewan Penasihat berwenang menyelesaikan perbedaan pendapat didalam tubuh KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA
  3. Dewan Penasihat berkewajiban menyusun perjanjian secara tertulis yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat dan atau Dewan Pimpinan Daerah dengan pihak ketiga.
  4. Dewan Penasihat berkewajiban mendampingi DewanPembina dan atau Dewan Pimpinan Pusat dalam melakukan perundingan dengan pihak ketiga untuk melakukan kerja sama.
  5. Dewan Penasihat berkewajiban mewakili KORPS ALUMNI terhadap pihak lain dalam rangka perlindungan hak-hak dan kepentingan KORPS ALUMNI dan atau anggota, termasuk dan tidak terbatas, di hadapan pengadilan.

Pasal 10

DEWAN PIMPINAN PUSAT


  1. Dewan Pimpinan Pusat yang dipimpin oleh Ketua Umum memiliki masa bakti selama 5 (lima) tahun dan bisa diangkat lagi.
  2. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menjalankan Anggaran Dasar sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya.
  3. Dewan Pimpinan Pusat berwenang mengambil tindakan administratif terhadap anggota dan atau jajaran dibawahnya dalam rangka untuk menyelamatkan Organisasi dan kepentingan KORPS ALUMNI.

Pasal 11

DEWAN PIMPINAN DAERAH

Dewan Pimpinan Pusat membentuk Dewan Pimpinan Daerah sesuai dengan kebutuhan dengan mengingat pertimbangan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasihat.

Pasal 12

DERARTEMEN DAN BIRO

  1. Ketua Umum dengan mengingat pertimbangan Dewan Pembina dan Dewan Penasihat, membentuk :
    • Departemen sebagai pelaksana teknis yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui salah satu Ketua sesuai bidangnya masing-masing dan atau.
    • Biro sebagai pelaksana staff yang bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Sekretaris Jenderal, dalam kepengurusannya sesuai kebutuhan KORPS ALUMNI.
  2. Pembentukan Departemen dan atau Biro disertai alasan-alasan pentingnya Departemen dan atau Biro yang bersangkutan serta uraian tugas dan wewenangnya.
  3. Ketua Umum berwenang mengangkat dan memberhentikan Ketua Departemen dan Kepala Biro.
  4. Departemen dapat melakukan kerja sama terhadap setiap pihak sesuai dengan tujuan dan kepentingan KORPS ALUMNI.  Seluruh  keuntungan yang bersifat finansial dari kerja sama tersebut adalah milik KORPS ALUMNI.
  5. Perjanjian kerja sama antara suatu Departemen dengan pihak ketiga, setelah diperiksa oleh Dewan Pembina dan Dewan Penasihat, ditanda tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

BAB V

PENGGANTIAN DEWAN PIMPINAN PENGURUS

Pasal 13

  1. Pemberhentian sebelum masa jabatan berakhir dari anggota Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat sesuai pasal 5 (lima) Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Dewan Pimpinan Pusat ditandatangani oleh Ketua Dewan Pembina.

Pasal 14

  1. Dalam hal terjadi kekosongan 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Pembina, maka pengangkatan anggota Dewan Pembina yang baru didasarkan atas persetujuan secara bulat seluruh anggota Dewan Pembina.
  2. Dalam hal terjadi kekosongan 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Penasihat, maka pengangkatan anggota Dewan Penasihat yang baru didasarkan atas persetujuan secara bulat seluruh anggota Dewan Penasihat dan Dewan Pembina.
  3. Dalam hal terjadi kekosongan Ketua Umum sebelum masa jabatannya berakhir, Dewan Pembina mengangkat Ketua bidang Organisasi dan Tata Laksana menjadi Ketua Umum sampai sisa masa jabatan Ketua Umum berakhir.
  4. Dalam hal terjadi kekosongan 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Pimpinan Pusat selain Ketua Umum, pengangkatan anggota Dewan Pimpinan Pusat yang baru didasarkan atas persetujuan secara bulat seluruh anggota Dewan Pembina, Dewan Penasihat dan Ketua Umum.

BAB VI

PERGANTIAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH

Pasal 15

  1. Pemberhentian anggota Dewan Pimpinan Daerah sesuai Pasal 5 (lima) Anggaran Rumah Tangga ini.
  2. Keputusan pemberhentian anggota Dewan Pimpinan  Daerah ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat.

Pasal 16

Dalam hal terjadi kekosongan 1 (satu) orang atau lebih anggota Dewan Pimpinan Daerah, maka pengangkatan anggota Dewan Pimpinan  Daerah yang baru dilakukan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat dengan mengingat pertimbangan dari Dewan Pembina dan Dewan Penasihat.

BAB VII

MUSYAWARAH DAN RAPAT KERJA

Pasal 17

MUSYAWARAH NASIONAL

  1. Musyawarah Nasional dan Musyawarah Nasional Luar Biasa diselenggarakan berdasarkan keputusan Dewan Pembina.
  2. Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina dan atau seorang Anggota Dewan Pembina yang ditunjuk oleh anggota Dewan Pembina secara bulat.
  3. Seorang anggota Dewan Pembina dan seorang anggota Dewan Penasihat secara bersama-sama berkedudukan sebagai anggota Komisi Pengarah.
  4. Dewan Pimpinan Pusat bertanggung jawab atas penyelenggaraan Musyawarah Nasional dan atau Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Pasal 18

MUSYAWARAH DAERAH

  1. Musyawarah Daerah diselenggarakan berdasarkan keputusan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat KORPS ALUMNI.
  2. Musyawarah Daerah dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah.

Pasal 19

RAPAT KERJA

  1. Rapat Kerja Nasional, Rapat Kerja Tahunan, Rapat Kerja Semester dan Rapat Kerja Luar Biasa (Darurat) dipimpin oleh Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat.
  2. Dewan Pembina dan Dewan Penasihat dalam Rapat Kerja tersebut berkedudukan sebagai  peninjau.

BAB VIII

K E U A N G A N

Pasal 20


Setiap angggota KORPS ALUMNI  berhak mengetahui keadaan keuangan KORPS ALUMNI pada saat yang telah ditetapkan pada jam kerja sesuai kesepakatan antara anggota yang bersangkutan dengan Bendahara Umum atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

Pasal 21

  1. Setiap pengeluaran Uang KORPS ALUMNI harus berdasarkan anggaran pengeluaran (budget).
  2. Apabila dipandang perlu perubahan anggaran pengeluaran (budget) hanya dapat dilakukan dalam Rapat Kerja Semester.
  3. Penyusunan anggaran pengeluaran dan perubahan harus mendapat persetujuan Dewan Pembina.

Pasal 22

Setiap keuntungan finansial yang diperolah dari setiap kegiatan KORPS ALUMNI baik yang dilakukan sendiri oleh KORPS ALUMNI maupun melalui kerja sama dengan pihak lain adalah milik KORPS ALUMNI

Pasal 23

  1. Keuangan KORPS ALUMNI harus disimpan dalam 1 (satu) rekening.
  2. Penyimpangan terhadap ketentuan dalam ayat 1 (satu) menunjukkan itikad tidak baik.
  3. Pembukuan keuangan disusun dalam suatu neraca yang menggambarkan pemasukan, pengeluaran dan saldo sekaligus.

Pasal 24

  1. Pengurus yang berwenang  mengeluarkan uang dan atau pemindahbukuan adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat dan Bendahara Umum secara bersama-sama.
  2. Dalam hal Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat berhalangan, kedudukannya digantikan oleh salah seorang Ketua yang mendapat rekomendasi dari ketua Umum.
  3. Dalam hal Bendahara Umum berhalangan hadir, kedudukannya digantikan oleh Wakil Bendahara Umum yang ditunjuk waktu itu.

Pasal 25

Dalam rangka audit keuangan KORPS ALUMNI baik di Pusat maupun di Daerah, Dewan Pembina menunjuk Akuntan Publik secara tertulis untuk maksud tersebut.

BAB XI

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 26

  1. Setiap keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Pembina dan atau Dewan Penasihat sekurang-kurangnya dihadiri oleh setengah dari jumlah anggota dan disetujui secara bulat.
  2. Setiap keputusan bersama antara Dewan Pembina dan atau Dewan Penasihat harus diambil dalam rapat gabungan yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari seluruh anggota tersebut dan disetujui secara bulat.

BAB X

P E N U T U P

Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada tanggal :           5 Oktober 2008


DEWAN PIMPINAN PUSAT

KORPS ALUMNI BHAKTI SAMUDERA


KETUA UMUM                      :   UUD FATKHUROHMAN

SEKRETARIS JENDERAL       :    USMAN MANSYUR